Klaten, 08 Oktober 2025 — Pemerintah Kabupaten Klaten meluncurkan aplikasi eSAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Elektronik) untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas tata kelola pemerintahan. Aplikasi ini diharapkan menjadi sarana integrasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Anggota Komisi I Bidang Pemerintahan DPRD Klaten dari Fraksi PKS, Hudi Juwana, menyambut positif peluncuran eSAKIP tersebut dan menilai langkah ini sebagai wujud nyata reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang akuntabel. Ia mengatakan bahwa hadirnya eSAKIP akan sangat membantu dalam mempermudah pemantauan kinerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Menurutnya, sistem ini juga dapat mempercepat proses pelaporan dan meningkatkan kualitas perencanaan di tingkat OPD.
“DPRD sangat mendukung adanya eSAKIP karena dapat mempermudah pemantauan kinerja OPD di Kabupaten Klaten. Selain itu, sistem ini juga mendorong efisiensi birokrasi, mempercepat laporan kerja, dan meningkatkan kualitas perencanaan dari setiap OPD,” ujar Hudi Juwana.
Lebih lanjut, Hudi menjelaskan bahwa eSAKIP dirancang untuk mengintegrasikan seluruh tahapan kerja pemerintahan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pelaporan. Dengan demikian, capaian kinerja pemerintah dapat diukur secara lebih objektif dan akuntabel.
“Melalui eSAKIP, kinerja pemerintah bisa terukur dengan jelas karena seluruh proses dari perencanaan sampai evaluasi terhubung dalam satu sistem. Ini membuat proses evaluasi dan akuntabilitas kerja jadi jauh lebih mudah,” tambahnya.
Meski mendukung penuh, Hudi juga menyoroti adanya sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi. Ia menilai, kesiapan sumber daya manusia (SDM) di masing-masing OPD serta komitmen pimpinan dan staf menjadi faktor kunci keberhasilan penerapan eSAKIP.
“Tantangan utamanya adalah SDM yang belum sepenuhnya siap dan komitmen internal antarpegawai. Karena sistem ini baru, perlu pelatihan dan peningkatan kapasitas agar program, kegiatan, dan anggaran bisa berjalan sinkron,” jelasnya.
Sebagai lembaga legislatif, DPRD memiliki peran penting dalam fungsi pengawasan. Hudi menegaskan bahwa DPRD akan memastikan implementasi eSAKIP benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar laporan administratif.
“Kami ingin memastikan program pemerintah benar-benar memberi hasil sesuai target. Salah satu yang penting adalah memastikan masyarakat juga bisa mengakses data eSAKIP agar pengawasan publik bisa berjalan efektif,” tegas Hudi.
Menutup pernyataannya, Hudi berharap Pemkab Klaten dapat menjalankan eSAKIP secara konsisten dan berkelanjutan di seluruh OPD, dengan didukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah melalui bimbingan teknis dan pelatihan.
“Setelah sistem berjalan, perlu dibentuk budaya kerja yang menuntut transparansi dan akuntabilitas. Dengan begitu, tata kelola pemerintahan dan penganggaran di Klaten akan semakin efektif dan profesional,” pungkasnya.
