Jakarta (12/09) – Komisi VII DPR RI menggelar Rapat Kerja bersama Menteri Pariwisata pada Kamis (11/9). Dalam forum ini, Anggota DPR RI Fraksi PKS Dapil Maluku Utara (Malut), Izzudin Alqassam Kasuba menyampaikan Pendapat Akhir Mini Fraksi PKS DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
“Pariwisata harus dijalankan dengan menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya,” ujarnya, seraya menekankan pentingnya menjaga identitas bangsa dalam industri pariwisata.
Anggota Komisi VII tersebut juga menyoroti aspek keberlanjutan yang harus menjadi perhatian utama dalam penyusunan RUU Kepariwisataan. Ia mengingatkan agar setiap penetapan kawasan strategis wajib memperhatikan daya dukung lingkungan.
“Jangan sampai pariwisata menimbulkan kerusakan ekologis yang justru merugikan masyarakat,” tegasnya.
Lebih jauh, Al Qassam menekankan perlunya keberpihakan pada masyarakat lokal. Partisipasi masyarakat, menurutnya, harus mendapat ruang dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan wisata sehingga pariwisata menjadi inklusif dan berkeadilan.
Ia juga mendorong agar UMKM pariwisata mendapatkan dukungan nyata melalui insentif fiskal, pelatihan, hingga digitalisasi layanan.
“UMKM adalah tulang punggung ekonomi pariwisata, sehingga harus difasilitasi agar naik kelas,” jelasnya.
Selain itu, anggota Komisi VII tersebut menilai promosi pariwisata perlu mengedepankan kekayaan budaya Indonesia sekaligus melibatkan diaspora sebagai duta wisata di kancah global.
“Ini akan memperkuat branding Indonesia di mata dunia,” tegasnya.
