Klaten – Keluhan kader Posyandu terkait minimnya anggaran Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk balita di Klaten mendapat tanggapan serius dari DPRD Klaten. Ketua Fraksi PKS sekaligus Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Klaten, Marjuki, menegaskan bahwa permasalahan ini sudah lama menjadi perhatian pihaknya, terutama menyangkut besaran anggaran, perlengkapan petugas, hingga honor kader Posyandu yang dinilai masih sangat kurang.
Menurut Marjuki, anggaran PMT sebesar Rp5.000 per anak jelas tidak cukup untuk menyediakan menu yang bervariasi dan bergizi seimbang. “Kami memahami keresahan para kader. Dengan anggaran Rp5.000, tentu sulit untuk menghadirkan menu makanan sehat yang sesuai kebutuhan tumbuh kembang balita. Maka wajar jika ada usulan kenaikan menjadi Rp10.000 per anak,” ujarnya, Kamis (18/9/2025).
Tak hanya soal anggaran PMT, Marjuki juga menyoroti kondisi kader Posyandu yang hingga kini belum mendapat perhatian layak, baik dari sisi honorarium maupun fasilitas kerja. Ia menyebut para kader selama ini bekerja keras di lapangan dengan sarana terbatas, namun penghargaan yang diberikan belum sebanding.
“Perlengkapan petugas dan honor yang belum tersentuh harus segera menjadi bagian dari evaluasi pemerintah daerah. Kualitas layanan Posyandu sangat bergantung pada dukungan terhadap kader yang menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat,” tegasnya.
Sebagai Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Klaten, Marjuki memastikan pihaknya akan menyampaikan hal ini dalam rapat kerja bersama Dinas dan OPD terkait. Komisi 4, papar dia, akan mendorong evaluasi terhadap alokasi anggaran PMT, sekaligus mengusulkan peningkatan fasilitas dan insentif bagi para kader.
“Insya Allah, dalam raker dengan dinas, kami akan memperjuangkan agar anggaran dan perhatian terhadap kader Posyandu bisa ditingkatkan. Ini menyangkut masa depan anak-anak Klaten,” katanya.
Marjuki menambahkan, peningkatan anggaran PMT dan perhatian kepada kader Posyandu bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan bentuk tanggung jawab moral pemerintah terhadap generasi mendatang. “Kesehatan balita bukan barang mewah. Ini hak dasar yang harus dipenuhi negara. Kami di DPRD siap mengawal agar kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada masyarakat,” pungkasnya.
